Konsultan Pajak,Konsultasi Pajak

Alasan Memilih Kami

2009-09-29T13:01:00.000-07:00

Dikerjakan oleh tim yang profesional dan berpengalaman
Harga murah dan terjangkau
Kualitas pekerjaan terjamin
Penyelesaian pekerjaan dilakukan secara cepat dan akurat
Pembayaran dilakukan 50% saat tanda tangan surat kontrak perjanjian, sisanya pada saat pekerjaan selesai.

Jasa Konsultasi

2009-09-29T12:32:00.000-07:00

Jasa konsultasi yang kami berikan meliputi berbagai bentuk dan bidang sesuai dengan kompetensi/keahlian Akuntan Publik. Jasa ini bervariasi, misalnya : konsultasi perancangan dan implementasi system akuntansi, accounting service dan sebagainya

Jasa Analisis Kinerja Keuangan

2009-09-29T12:16:00.000-07:00

Melakukan analisis kinerja perusahaan dengan menggunakan beberapa pendekatan seperti, Rasio Keuangan,Economic Value added (EVA), Analisis AMS kas , dll.

Jasa Pembukuan

2009-09-29T12:06:00.000-07:00

1. Jasa Kompilasi (Penyusunan) Laporan Keuangan
Kami juga dapat melakukan kompilasi Laporan Keuangan berdasarkan dokumen, catatan dan informasi keuangan lainnya yang diberikan manajemen.
Biaya yang kami bebankan atas kesepakatan bersama berdasarkan kompleksitas pekerjaan yang kami tangani.

2. Jasa Review Laporan Keuangan
Jasa ini merupakan review atas Laporan Keuangan yang disajikan manajemen untuk memberikan keyakinan kepada pemakai Laporan Keuangan, bahwa tidak terdapat modifikasi material yang harus dilaksanakan agar Laporan Keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif lainnya.

3. Jasa Atestasi
Jasa ini kami berikan untuk menguji keandalan suatu pernyataan (asersi) yang dimuat dalam suatu laporan yang dikeluarkan dan menjadi tanggung-jawab manajemen atau pihak lain. Pengujian ini kami lakukan melalui pemeriksaan, review dan prosedur yang disepakati bersama.

4. Jasa Audit Khusus (special Audit)
Disamping audit umum atas Laporan Keuangan, Kantor Akuntan kami juga memberikan jasa audit khusus, sesuai dengan kebutuhan. Jenis jasa ini dapat berupa audit atas pos-pos tertentu dari Laporan Keuangan (misalnya hutang piutang antara perusahaan dengan pihak ketiga, inventarisasi stock barang dsb). Audit ini kami lakukan dengan menggunakan prosedur audit yang disepakati bersama. Disamping itu juga dapat berupa audit atas Laporan Keuangan yang disusun berdasarkan suatu basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Dapat pula berupa audit atas informasi keuangan untuk tujuan tertentu (misalnya sengketa atas sesuatu hal) dan audit khusus lainnya.

Jasa Perpajakan

2009-09-29T10:06:00.000-07:00

Jasa professional dalam bidang perpajakan. Jasa yang kami berikan meliputi : konsultasi umum perpajakan, perencanaan pajak, review kewajiban pajak, pengisian SPT ( Masa maupun Tahunan ) dan penyelesaian permasalahan perpajakan lainnya.

Tag Search: Jasa perpajakan,konsultasi perpajakan,konsultan pajak,konsultasi pajak,masalah perpajakan.

Profil GP Tax Consulting

2009-09-27T07:53:00.000-07:00

Selamat datang di GP Tax Consulting. GP Tax Consulting merupakan perusahaan jasa yang khusus bergerak dibidang konsultasi Pajak. Dengan berbekal pada tenaga yang profesional dan kemampuan yang berkualitas serta pengalaman lebih dari delapan tahun menggeluti bidang konsultasi perpajakan kami hadir dan siap membantu permasalahan perpajakan perusahaan atau Instansi Anda.

Sebagai sebuah perusahaan jasa kami mempunyai visi selalu memberikan pelayanan secara profesional agar dapat memberi nilai tambah bagi klien dan kelangsungan perusahaan.

Kami akan memenuhi misi kami untuk:

Menyediakan jasa konsultan yang berkualitas tinggi dan profesional kepada klien secara konsisten.
Memberikan jasa konsultan yang dapat menyelesaikan kasus/permasalahan klien secara tepat, komprehensif dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
Sebagai mitra kerja bagi klien dan fiskus.

Wajib Pajak Orang Pribadi

2009-09-27T07:51:00.000-07:00

Kontak GP Tax Consulting

2009-09-27T03:14:00.000-07:00

Jl. Mardani Raya No. 12 Lt. 2,
Cempaka Putih,
Jakarta Pusat
Telp. 021-68011415
Fax. 021-424 4217
HP. 0813 8003 6237
Aang Gunafi

Wajib Pajak Patuh

2009-09-23T01:22:00.000-07:00

Wajib Pajak Patuh adalah Wajib Pajak yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaranpajak.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235/KMK.03/2003 tanggal 3 Juni 2003, Wajib Pajak dapat ditetapkan sebagai WP Patuh yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak apabila memenuhi semua syarat sebagai berikut:

Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan dalam 2 (dua) tahun terakhir;
Dalam tahun terakhir penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut;
SPT Masa yang terlambat itu disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa masa pajak berikutnya;
Tidak mempunyai tunggakan Pajak untuk semua jenis pajak: a) kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak; b) Tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan STP yang diterbitkan untuk 2 (dua) masa pajak terakhir;
Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir; dan
Dalam hal laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan harus dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau dengan pendapat wajar dengan pengecualian sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi fiskal. Laporan audit harus : a) disusun dalam bentuk panjang (long form report); b) menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal.
kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
Tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan STP yang diterbitkan untuk 2 (dua) masa pajak terakhir;

Dalam hal laporan keuangan Wajib Pajak tidak diaudit oleh akuntan publik, maka Wajib Pajak harus mengajukan permohonan tertulis paling lambat 3 bulan sebelum tahun buku berakhir, untuk dapat ditetapkan sebagai WP Patuh sepanjang memenuhi syarat pada huruf a sampai huruf e, ditambah syarat:

Dalam 2 tahun pajak terakhir menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 UU KUP, dan
Apabila dalam 2 tahun terakhir terhadap Wajib Pajak pernah dilakukan Pemeriksaan pajak, maka koreksi fiskal untuk setiap jenis pajak yang terutang tidak lebih dari 10%.

Wajib Pajak Bendaharawan

2009-09-23T01:21:00.000-07:00

Bendaharawan Pemerintah adalah Bendaharawan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau Lembaga Pemerintah, Lembaga Negara lainnya dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Luar Negeri, yang membayar gaji, upah, tunjangan, hororarium dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan

Wajib Pajak Badan

2009-09-23T01:20:00.000-07:00

Wajib Pajak
Wajib Pajak (WP) adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.

Pengusaha
Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean.

Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya termasuk reksadana. Dalam pengertian perkumpulan termasuk pula asosiasi, persatuan, perhimpunan, atau ikatan dari pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang sama.

Kewajiban Wajib Pajak
Sesuai dengan sistem self assessment, Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri, melakukan sendiri penghitungan pembayaran dan pelaporan pajak terutangnya.

Konsultasi Pajak

2009-08-18T09:47:00.000-07:00

1. Tax Administration Services (TAS)
Memenuhi kelengkapan administrasi perpajakan sesuai dengan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Meliputi : permohonan NPWP Pusat maupun Cabang, Surat Pengukuhan PKP, pindah alamat KPP Domisili atau Lokasi Usaha, Surat Keterangan Bebas Pajak, Sentralisasi PPN, dan lainnya.

2. Tax Consultation Services (TCON)
Memberikan konsultasi pajak baik lisan (sesuai dengan perjanjian) maupun tertulis, memberikan solusi yang tepat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan terkait (termasuk copy peraturan).

3. Tax Compliance Services (TCOM)
Pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk menghitung, menyiapkan dan menyetorkan pajak terutang ke Kas Negara, serta melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar baik Masa Pajak (SPT Masa) maupun Tahun Pajak (SPT Tahunan).

4. Tax Management Planning and Saving (TMPS)
Menyusun perencanaan dibidang perpajakan dan mengefisiensikan beban pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Tax Due Diligence Review (TDDR)
Mereview dan menganalisa laporan keuangan wajib pajak ditinjau dari aspek perpajakan, serta menghitung pajak yang terutang dari hasil temuan (tax exposure).

6. Tax Assessment Assistance (TAA)
Mendampingi proses pemeriksaan sampai selesai, termasuk memberikan penjelasan atas hasil temuan pemeriksa sampai mendapatkan hasil berupa Surat Ketetapan Pajak (SKP).

7. Tax Audit (TAU)
Melakukan prosedur pemeriksaan sebelum dilakukan oleh pihak Kantor Pelayanan Pajak setempat, atas laporan keuangan yang disusun oleh wajib pajak termasuk memverifikasi dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan memberikan penjelasan dan saran yang diperlukan.

8. Tax Objection (TOB)
Mendampingi proses keberatan sampai selesai, termasuk menyiapkan surat keberatan, memberikan penjelasan kepada fiskus sampai mendapatkan hasil putusan berupa Surat Keputusan Keberatan.

9. Tax Appeal (TAP)
Mendampingi klien proses banding sebagai konsultan pajak di Pengadilan Pajak sampai selesai, termasuk menyiapkan surat banding dan bantahan, memberikan penjelasan kepada Majelis Hakim, sampai mendapatkan hasil berupa Putusan Banding.

10. Tax Refund (TR / Restitution)
Mendampingi proses restitusi pajak yang merupakan hak wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sampai mendapatkan hasil berupa surat perintah pembayaran kelebihan pajak.

11. Tax System and Procedure Design (TSPD)
Menyusun sistem dan prosedur perpajakan sesuai dengan jenis usaha dan kebutuhan wajib pajak.

12. Tax Course (TC)
Mengadakan pelatihan dibidang perpajakan untuk staf dan karyawan yang terkait dengan metode belajar yang praktis dan tepat guna secara in house training oleh tim ahli pengajar.